Mengkaji Kemitraan Amerika Serikat dan Papua Niugini

Beberapa waktu sebelumnya, Saya pernah membahas mengenai rencana Amerika Serikat untuk segera membuka lagi Kantor Kedutaan Besarnya pada salah satu Negara Pasifik yang sebelumnya sudah 30 Tahun ditutup total dalam rangka untuk membendung naiknya kekuatan pengaruh atau hegemoni Tiongkok di Kawasan Pasifik yang dinamika geopolitiknya dinilai semakin mengancam oleh Amerika Serikat beberapa waktu belakangan ini. Bahkan lebih jauh lagi saat itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pernah berencana datang secara langsung ke Papua Niugini sekaligus dalam rangka untuk menindaklanjuti hal tersebut. Dan kini kira-kira setelah satu bulan berlangsung, kedua negara yakni Amerika Serikat dan Papua Niugini baru saja secara resmi menyepakati sebuah perjanjian mitra keamanan. Seperti apa dan bagaimanakah perjanjian mitra keamanan tersebut? Saya akan mencoba untuk mengulasnya berikut.

Perjanjian kemitraan yang belum lama ini baru saja secara resmi ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Papua Niugini ini ternyata merupakan sebuah dokumen atau berkas kesepakatan yang berfokus kepada isu pertahanan dan keamanan untuk dapat lebih mempermudah akses bagi Pasukan Militer Amerika Serikat terhadap berbagai lapangan atau pangkalan udara serta pelabuhan laut yang ada di negara tetangga Indonesia tersebut. Ditandatanganinya perjanjian mitra pertahanan dan keamanan tersebut lalu ditanggapi oleh Negara-Negara Pasifik yang mengingatkan hal ini bukan berarti mereka berpihak pada salah satu blok di antara persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Perjanjian itu, secara resmi diteken oleh Menteri Luar Negeri AmerikaSerikat Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Papua Niugini Win Bakri Daki. Untuk diketahui, semula Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan datang secara langsung sendiri ke Papua Niugini guna mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Forum Kepulauan Pasifik bersama 14 kepala negara dari kawasan setempat, serta semula juga akan menghadiri pertemuan aliansi Keamanan QUAD bersama Australia, Jepang dan India. Namun agenda kunjungan tersebut rupanya terpaksa dibatalkan lantaran Presiden Amerika Serikat Joe Biden harus segera terbang lagi ke negaranya guna membahas pagu utang nasional setempat.

Sedangkan di Papua Niugini, secara terpisah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa dengan “Adanya perjanjian ini membuat Amerika Serikat dan Papua Niugini bisa berbagi informasi, data dan kapal sehingga memudahkan patroli di perairan.”

Perjanjian kerja sama pertahanan dan keamanan ini fokus kepada patroli maritim, terlebih lagi sejak Papua Niugini mengeluhkan soal intrusi kapal-kapal asing yang nekad mengambil ikan secara ilegal di wilayah perairan mereka. Dengan adanya perjanjian ini, kedepannya mereka jadi akan bisa mengakses satelit milik Amerika Serikat guna memantau wilayah perairan laut mereka secara lebih luas lagi. Dalam rangka ‘balas budi’ atau memberikan kompensasi kepada Amerika Serikat atas akses terhadap sistem satelitnya ini, nantinya Papua Niugini akan membuka akses bagi Amerika Serikat terhadap bandara dan Pelabuhan setempat lebih-lebih jika mereka memang membutuhkan walau harus dengan persetujuan Parlemen Papua Niugini.

AmerikaSerikat menilai bahwa perjanjian ini adalah bukti kehadiran mereka di wilayah Kepulauan Pasifik. Dalam beberapa tahun belakangan ini, Amerika Serikat memang sering khawatir menyaksikan semakin kuatnya pengaruh atau hegemoni Tiongkok di sini terlebih lagi wilayah ini juga menguasai sebanyak 20 Persen dari perairan laut dunia.

Selama ini, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya termasuk Australia yang letak lokasi geografisnya paling dekat dengan Kepulauan Pasifik selalu lebih cenderung mendiamkan wilayah ini. Padahal Papua Niugini rupanya pernah menjadi salah satu lokasi Pangkalan Militer Amerika Serikat dan para sekutunya selama Perang Dunia II. Sehingga oleh karena itulah, Tiongkok kemudian dapat dengan mudahnya masuk ke Papua Niugini sekaligus sambil membawa banyak bantuan infrastruktur, pertanian dan pertahanan khusus bagi Kepulauan Solomon. Data dari Lowy Institute di Australia menyebut bahwa dalam periode 2006-2017 Tiongkok menyumbangkan investasi 1,5 Miliar USD di Kepulauan Pasifik.

Presiden Tiongkok Xi Jinping pernah berkunjung untuk pertama kalinya ke Kepulauan Pasifik ini pada Tahun 2014 silam. Saat itu, orang nomor satu di Negeri Tirai Bambu ini pun memfokuskan lawatannya ke Fiji. Empat tahun berselang yakni pada 2018, barulah beliau datang ke Papua Niugini. Lalu sedangkan Menteri Luar Negeri Tiongkok Periode 2013-2022 Wang Yi pernah melawat ke 10 Negara Pasifik pada pertengahan 2022 lalu dengan menawarkan berbagai program kerja sama kepada mereka.

Usai langkah diplomasi tersebut berlangsung, barulah Amerika Serikat kemudian menaruh perhatian lagi kepada Wilayah Kepulauan Pasifik. Mereka membuka lagi Kantor Kedutaan Besarnya di Honiara, Ibu Kota Kepulauan Solomon setelah 30 Tahun ditutup. Lalu mereka juga membuka Kantor Kedutaan Besarnya di Tonga dan Kiribati. Peneliti dari Institut Amerika Serikat untuk Perdamaian (USIP) Gordon Peake mengatakan, “#Pasifik kini tidak lagi dipandang sebagai wilayah yang diam dan pasif oleh Amerika Serikat. Adanya persaingan geopolitik dengan Tiongkok membuat Barat jadi harus mengatasi ketertinggalan kehadiran mereka di sejumlah wilayah global.

Secara terpisah, Perdana Menteri Papua Niugini James Marape menegaskan bahwa pakta pertahanan antara negaranya dengan Amerika Serikat tersebut bukan berarti membuatnya jadi terikat dengan Amerika Serikat. Papua Niugini tetap memiliki kebebasan guna menjalin pakta kemitraan apapun dengan negara lainnya di seluruh dunia.

Kemudian pada saat bersamaan, selain menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, Papua Niugini turut menerima kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi yang sekaligus menghadiri KTT PIF. Beliau menuturkan bahwa India menganut asas multilateralisme dan percaya untuk harus selalu menjaga Indo-Pasifik agar bisa terus bebas dan terbuka. Bagi Papua Niugini, kerja sama dengan India sebagai negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia inilah sangat penting sebab PIF tengah membangun forum kerja sama dengan India yang kelak dinamai FIPIC. “#India memberi dimensi ketiga dalam sektor ekonomi, investasi dan peningkatan kapasitas pasifik serta memberi akses langsung kepada pasar. Ini penting untuk mendapatkan pilihan yang beragam.” Ujar Perdana Menteri Papua Nugini James Marape kepada harian media setempat.

Tambahan berikutnya sebagai yang terakhir sekaligus penutup dari Draft Thread Twitter ini secara keseluruhan, secara terpisah Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown mempercayai bahwa Kepulauan Pasifik percaya semua negara adalah sahabat dengan menganut asas non-blok tanpa berpihak pada kubu geopolitik tersebut. Mengenai kekhawatiran Amerika Serikat terhadap perkembangan pengaruh atau hegemoni Tiongkok di Kawasan Pasifik, menurut Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown kenyataannya Tiongkok memang mengisi kebutuhan Kepulauan Pasifik untuk aneka pembangunan infrastruktur dan pertanian. “Kami tidak memaksa Tiongkok bekerja sama dengan Amerika Serikat di Pasifik, tetapi kami ingin mereka bekerja sama dengan Kepulauan Pasifik. Kami ingin menjadi mitra setara dalam dialog, bukan sebagai objek pembicaraan satu arah.” Ujar Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown secara resmi kepada para awak media setempat kala itu.

-        Sumber: Koran Kompas Hari Selasa Tanggal 23 Mei 2023, “Kepulauan Pasifik Ingin Menjadi Mitra Setara.”