Makna Kebijakan Luar Negeri RI "Bebas-Aktif" di Era Presiden Joko Widodo (2014-2019)

Tidak pernah terpikirkan dalam benak seorang Joko Widodo alias Jokowi, bahwa dirinya akan benar-benar menduduki kursi kepemimpinan yang dimulai dari Walikota Surakarta (Solo), Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden Republik Indonesia. Lahir dari sebuah keluarga sederhana, sifat tekun, rajin, pekerja keras, terbuka apa adanya dan sederhana mendorong pria kelahiran 21 Juni 1961 ini merintis karier politiknya pada tahun 2005, atau hanya tujuh tahun setelah kekuasaan rezim Orde Baru tumbang. Sebelum menjadi Walikota, pertama-tama Jokowi menjalin komunikasi politik dengan pihak Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Solo sekaligus pertama kali menemui koleganya, F.X. Hadi Rudyatmo yang saat ini tengah menjabat sebagai Walikota Solo.[1] 

Dari tempat itulah Jokowi memulai perjalanan karier politiknya tentu dengan dukungan koleganya sesama Pengusaha Mebel. Berbekal kemantapan menggandeng Hadi Rudyatmo, Jokowi melaju ke singgasana “Solo-1” di bawah naungan PDIP, melawan kompetitornya Ahmad Purnomo-Istar Yuliadi di bawah naungan PAN, Hardono-Dipokusumo di bawah naungan Golkar-Demokrat-PKS dan Slamet-Hengki di bawah naungan aneka parpol kecil. Hasilnya, pasangan Jokowi-Hadi Rudyatmo dinyatakan memenangi Pilkada Solo 27 Juni 2005 dengan perolehan suara lebih dari 37%.[2] Kemenangan ini lalu memuluskan langkah-langkah Jokowi dalam menciptakan angin segar akan perubahan di Kota Solo sepanjang periode pertamanya. Sukses memimpin di periode pertama, Jokowi kembali mengulangi kemenangannya pada Pilkada Solo 26 April 2010 dengan meraup suara 90,09%. Ini merupakan kemenangan fenomenal yang pernah terjadi sepanjang sejarah percaturan politik tanah air, mengantarkan keduanya kembali memimpin Solo untuk periode kedua.[3] 

Di periode kedua inilah karier politik Jokowi semakin bersinar. Baru dua tahun menjalani periode kedua, koalisi PDIP-Gerindra yang dikomandoi Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto menunjuk Jokowi sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta menggandeng Calon Wakil Gubernur Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. Berbekal prestasi selama memimpin kota Solo, Jokowi memperkenalkan dirinya kepada rakyat DKI Jakarta yang kemudian memberi kepercayaan kepadanya dalam dua kali putaran Pilgub DKI 2012. Pasangan Jokowi-Ahok terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 usai memenangkan 53,82% suara, unggul atas kompetitornya, pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Petahana Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli yang memperoleh 40-an% suara. Jokowi-Ahok dilantik pada 15 Oktober 2012. Berikutnya saat menjabat, Jokowi-Ahok membuat banyak gebrakan politik yang lagi-lagi untuk kesekian kalinya mengantarkan mereka pada kesuksesan.

Tanggal 15 Maret 2014, atau hanya hampir 1,5 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menerbitkan secarik surat mandat politik kepada Jokowi yang isinya adalah pernyataan resmi terkait status Jokowi sebagai Calon Presiden RI dari partai berlambang kepala banteng tersebut. Intinya, Jokowi saat itu sudah resmi diajukan sebagai Calon Presiden RI yang siap bertarung di kancah Pilpres 2014 dan status inilah yang kemudian mempertemukan Jokowi dengan Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyatakan kesiapan bertarung melawan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Di masa kampanye Pilpres 2014, pasangan Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta menawarkan sederet program kerja yang akan mereka lakukan bila terpilih memenangi Pilpres 2014 kelak. Di antara sederet program kerja tersebut, salah satunya adalah mengenai kebijakan luar negeri.

Adapun program kebijakan luar negeri pasangan Jokowi-JK sebagai berikut[4]:

a.  Visi = Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

b.  Misi

1.  Mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerjasama internasional;

2. Meningkatkan peran global melalui diplomasi middle power yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dan kekuatan global secara selektif dengan memberikan prioritas kepada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara Indonesia;

3.   Memperluas mandala keterlibatan regional di Indo-Pasifik, dan;

4.  Merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri yang melibatkan peran, aspirasi dan keterlibatan masyarakat.

c.     Program kerja

1.     Perlindungan WNI, termasuk TKI di luar negeri;

2.     Perlindungan sumber daya alam dan perdagangan;

3.     Produktivitas perekonomian;

4.     Pertahanan keamanan nasional, regional serta perdamaian dunia.

Masa kampanye selesai, tiba hari pemungutan suara Pemilihan Presiden RI 2014. Mayoritas hasil hitung cepat mengunggulkan jumlah perolehan suara pasangan Jokowi-JK ketimbang Prabowo-Hatta, hanya saja ini sempat menjadi perdebatan dan hasil resmi yang paling akurat adalah hasil perhitungan KPU. Pasangan Jokowi-JK memenangi Pilpres 2014 lantaran keduanya mengantongi perolehan suara sebesar 53,15% mengungguli lawannya Prabowo-Hatta dengan perolehan suara 46,85%. Gugatan kubu Prabowo ke meja Mahkamah Konstitusi pun tidak dapat mengubah keadaan, sehingga pasangan Jokowi-JK berhak sekaligus berkewajiban membacakan sumpah jabatannya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019 tanggal 20 Oktober 2014. Sejak saat itu, beragam kebijakan luar negeri telah langsung dilakukan.

Salah satunya adalah dukungan penuh bagi kemerdekaan dan keanggotaan Palestina di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagi penulis secara pribadi, prinsip politik luar negeri ‘bebas aktif’ yang sudah sejak lama dianut Indonesia, saat ini terlihat jelas dalam diri seorang Presiden Joko Widodo. Dukungan bagi Palestina Merdeka telah ia suarakan dengan lantang sejak masa kampanye Pilpres 2014 dengan alasan bahwa “salah satu cara mewujudkan kedaulatan di negara Palestina adalah merdeka. Maka, saya akan berjuang keras untuk mendorong kemerdekaan Palestina.” Ujar Jokowi saat itu. Dia pun merujuk pada bagian Pembukaan UUD 1945 yang mengatur kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, mencakup Palestina yang 70 tahun terjajah. Jokowi menginginkan Indonesia segera mengakui kemerdekaan Palestina sebab Palestina sendirilah salah satu negara Liga Arab yang dulu mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Sehingga sudah sepatutnya Indonesia melakukan hal serupa.[5]

Lantas bagaimana dengan kondisi saat ini? Kita akan ulas berikut.

Jokowi tetap memegang teguh komitmennya menyalurkan dukungan merdeka bagi Palestina setelah terpilih sebagai Presiden RI tahun 2014. Kali ini Jokowi benar-benar melakukannya dengan membangun kekuatan aliansi politik bersama negara-negara mayoritas Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Sepanjang masa jabatannya, Presiden Jokowi telah mengikuti KTT OKI sebanyak dua kali pada rentang waktu yang berbeda—yakni tahun 2016 dan 2017. Di KTT OKI 2016, ketika menyampaikan pidato Jokowi mengutip seruan Presiden RI pertama Soekarno yang berbunyi “Selama bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia (akan terus) berdiri menantang penjajahan Israel.” Oleh sebab itulah Indonesia mengundang semua negara anggota OKI bersatu menguatkan dukungan bagi Palestina merdeka sekaligus berdiri sebagai bagian dari solusi, bukan justru sebagai bagian dari masalah.[6]  

KTT OKI berikutnya diadakan pada penghujung tahun 2017, berselang singkat menyusul keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pemindahan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem sekaligus mengakui Yerusalem sebagai ibu kota baru Israel. Keputusan Trump yang dikeluarkan hampir setahun menjabat sebagai Presiden AS ke-45 ini memantik amarah dunia khususnya negara-negara mayoritas Islam lantaran Yerusalem sendiri menjadi kota suci bagi tiga agama di dunia, yakni Islam, Kristen dan Yahudi. Terlebih lagi negara-negara Muslim menentang keputusan Trump ini lantaran di Yerusalem sendiri terdapat Masjid Al-Aqsha. Sebagai bagian dari pendukung kemerdekaan Palestina, Presiden Jokowi datang menghadiri KTT OKI di Turki pada 13 Desember 2017 bersama pemimpin-pemimpin negara Muslim lainnya dan beliau sendiri mengajukan sebanyak enam poin usulan sebagai berikut:

1. OKI harus tegas menolak pengakuan unilateral tersebut. Two-state solution adalah satu-satunya solusi dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina,

2. Negara yang memiliki kantor perwakilan asing/kedutaan besar di Tel Aviv tidak perlu ‘mengekori’ langkah Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem,

3. Negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, untuk segera melakukannya,”

4.     Negara OKI yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel agar segera menempuh langkah-langkah diplomatik, termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai berbagai Resolusi OKI,”

5.     Negara OKI harus mengambil langkah bersama meningkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas dan kerjasama ekonomi dengan Palestina,

6.     OKI harus bisa memotori gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral.[7]

Dua contoh kasus barusan mencerminkan prinsip ‘bebas-aktif’ yang benar-benar ada pada diri seorang Jokowi. Sebagai Presiden Indonesia, Jokowi benar-benar telah melaksanakannya dengan tegas dan berani di pentas kancah internasional untuk mengajak negara lain agar menjadi bagian dari solusi atas suatu permasalahan yang tengah melanda dunia. Maka pada akhirnya, dengan demikian prinsip “Bebas-Aktif” masih relevan digunakan saat ini menyusul situasi dan kondisi yang juga mendukung pelaksanaan hal tersebut. Itupun turut mencerminkan jati diri Jokowi sebagai sosok pemimpin yang tegas dan berani mengambil keputusan sekaligus menanggung risiko yang timbul dari sana. Terakhir, arah kebijakan luar negeri Jokowi pada periode kedua pemerintahannya diprediksi takkan melenceng jauh dari periode pertama, masih membangun kekuatan dengan sesama negara mayoritas Islam terlebih lagi ia mendapat dukungan penuh dari sang Wakil Presiden terpilih, KH. Ma’ruf Amin yang notabene mengantongi latar belakang sebagai sosok alim ulama senior nan kharismatik tanah air.  

Sumber:

[1] Muhammad Hafil. Republika. 2014. “Di Tempat ini, Jokowi Memulai Karir Politiknya.” https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/08/03/n9pmls-di-tempat-ini-jokowi-memulai-karir-politiknya. Diakses 16 September 2019 pukul 21.53 WIB.

[2]  Detiknews.com. 2014. “Kisah Awal Jokowi Terjun ke Dunia Politik.” https://news.detik.com/berita/d-2645557/kisah-awal-jokowi-terjun-ke-dunia-politik. Diakses 16 September 2019 pukul 22.02 WIB.

[3]  Sri Rejeki, Sonya Hellen Simbolon. Kompas.com. 2010. “Kemenangan Fenomenal Jokowi-Rudy.” https://regional.kompas.com/read/2010/05/21/03402631/Kemenangan.Fenomenal.Jokowi-Rudy?page=all. Diakses 16 September 2019 pukul 22.09 WIB.

[4] Mangadar Situmorang. 2014. “Orientasi Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintah Jokowi-JK.” Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. Halaman 69-71.

[5] Fabian Januarius Kuwado. Kompas.com. 2014. “Jokowi Semakin Keras Dukung Palestina.” https://nasional.kompas.com/read/2014/07/11/09153951/Jokowi.Semakin.Keras.Dukung.Kemerdekaan.Palestina. Diakses 16 September 2019 pukul 23.01 WIB.

[6] Silvana Dharma. News.Okezone.com. 2016. “Buka KTT OKI, Jokowi Kutip Seruan Soekarno.” https://news.okezone.com/read/2016/03/07/18/1329389/buka-ktt-oki-presiden-jokowi-kutip-seruan-soekarno. Diakses 16 September 2019 pukul 23.22 WIB.

[7] Ray Jordan. News.Detik.com. 2017. “Tolak Trump, Jokowi Sampaikan 6 Usulan ke Negara OKI.” https://news.detik.com/berita/d-3768504/tolak-trump-jokowi-sampaikan-6-usulan-ke-negara-oki. Diakses 16 September 2019 pukul 23.40 WIB.